Warna Warni

Rakor Pelaporan Keuangan Lingkup Kemenhut 2011

2011-10-20T16:57:00.000-07:00

Kegiatan Rakor Pelaporan Keuangan ini mengambil Tema:

”PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN MENUJU OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) TAHUN 2012”.

Tema ini sengaja diangkat, dalam upaya meningkatkan kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan, dan untuk memelihara komitmen para pimpinan unit akuntansi dilingkungan Kementerian Kehutanan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, guna menyatukan pandangan dan pemahaman yang jelas dan benar tentang permasalahan aktual yang terjadi serta untuk menyusun strategi dan langkah konkret dalam rangka mewujudkan Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan yang berkualitas dengan opini audit terbaik.

A. Dasar Pelaksanaan

Instruksi Menteri Kehutanan Nomor: INS.2/Menhut-II/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2011;
Disposisi persetujuan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan atas Nota Dinas Kepala Biro Keuangan No.ND.273/Ak-3/9/2011 tanggal 15 September 2011 perihal Rencana Pelaksanaan Rakor Pelaporan Keuangan Tingkat Kementerian Kehutanan, Tingkat Sekretariat Jenderal dan Rakor Regional Tahun 2011;
Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan No.SK.93/KEU-II/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Pelaporan Keuangan Lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2011.

B. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ”Rapat Koordinasi Pelaporan Keuangan Lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2011” ini adalah:

Membangun forum interaksi antar pejabat/pengelola keuangan dilingkungan Kementerian Kehutanan guna mewujudkan kesatuan pemahaman yang jelas dan benar serta menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi bersama, termasuk upaya untuk menindaklanjuti temuan dan saran hasil pemeriksaan;
Mengkoordinasikan pertemuan dan pertukaran informasi antar penyelenggara akuntansi pada Eselon I, Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah dan penyelenggara Kuasa Pengguna anggaran di pusat dan di daerah dalam tujuan kesatuan pemahaman yang jelas dan benar terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan;
Memelihara komitmen para penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan di semua tingkat akuntansi mengenai ketentuan transparansi dan akuntabilitas keuangan untuk menghasilkan pertanggungjawaban LK dengan opini audit berpredikat baik melalui perencanaan strategis yang jelas;
Menyatukan pemahaman atas temuan BPK dan melakukan tindakan yang sama sesuai saran dan rekomendasi BPK secara terkoordinasi;
Memberikan pemahaman yang jelas dan mempersiapkan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rencana penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;
Mendorong terwujudnya LK dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan dukungan APIP yang kompeten dan memiliki integritas yang tinggi.

C. Waktu Pelaksanaan dan Peserta

Rapat Koordinasi Pelaporan Keuangan Lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2011 ini berlangsung selama 3 (tiga) hari dari tanggal 18 s/d 20 Oktober 2011, dan diikuti oleh para pejabat pengelola/penanggungjawab penyusunan laporan keuangan pada masing-masing unit akuntansi/satuan kerja lingkup Kementerian Kehutanan pusat dan daerah, terutama unsur-unsur pejabat pengelola keuangan dari UPT Kehutanan seluruh Indonesia, dengan peserta sebanyak kurang lebih (200) orang peserta.

D. Acara

Rakor Pelaporan Keuangan lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2011 ini diselenggarakan dalam format prasaran/paparan/diskusi panel pada sidang panel, pembahasan dalam rapat pleno dan sidang paripurna atas sejumlah materi terpilih, antara lain:

1. Diskusi Panel

Dalam diskusi panel menghasilkan kesatuan pemahaman yang jelas dan benar terhadap Standar Akuntansi Pemerintah terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta persiapan langkah-langkah penyelesaian temuan pemeriksaan termasuk antisipasi temuan pada Laporan Keuangan. Materi yang dibahas dalam sesi ini adalah:

Langkah-langkah Penyelesaian Rekomendasi BPK-RI 2010 dan Antisipasi Temuan LK 2011;
Strategi Peningkatan Laporan Keuangan Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
Ekspektasi BPK terhadap Peningkatan Kualitas Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara;

Selain pengarahan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, narasumber pada kegiatan Rakor Pelaporan Keuangan lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2011, adalah:

Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK-RI;
Staf Khusus Menteri Kehutanan Bidang Pengembangan SDM dan Reformasi Birokrasi;
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan;
Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan;
Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan;
Inspektur Wilayah IV, Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan;

2. Rapat Pleno

Dalam rapat pleno terjadi dialog interaktif antara penyaji dan seluruh peserta pleno. Adapun materi yang dibahas dalam sesi ini yaitu adalah Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan lingkup Kementerian Kehutanan dan Penyelesaian Action Plan atas Temuan Pemeriksaaan BPK-RI pada LK 2010;

3. Sidang Paripurna

Sidang Paripurna merupakan simpulan dari seluruh permasalahan-permasalahan berikut solusi dan pemecahannya, dimana hasilnya diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh semua peserta dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan lingkup Kementerian Kehutanan dan seluruh satuan kerja dapat segera menindaklanjuti semua rekomendasi atas temuan-temuan pemeriksaan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI.
(Penulis adalah salah satu peserta rakor pelaporan keuangan)

Menyusun Anggaran Yang Baik Tahun 2012

2011-10-18T21:07:00.000-07:00

Seiring denganpenganggaran berbasis kinerja, proses penelaahan usulan anggaran dan kegiatansaat ini semakin ketat, kegiatan-kegiatan yang diusulkan/direncanakan harusmempunyai dasar dan arah yang menjadi target akhir dari pelaksanaan kegiatantersebut. Terkait dengan Balai Besar TNGGP, sebagaimana yang terdapat dalamRenstra 2010-2014 memiliki Indiktor Kinerja yang akan dicapai, pencapaian IKKini membutuhkan peranserta dari semua stakeholder lingkup Balai Besar TNGGP.

Berdasarkanpengalaman pada tahun 2011, Anggaran pada Satker Balai Besar TNGGP masih adayang diblokir oleh DJA, hal ini dikarenakan kelengkapan data dukung yang kuranglengkap atau tidak sesuai dengan format yang ditetapkan oleh DJA. Oleh karenaitu pemenuhan data dukung harus mendapatkan perhatian serius dari Satker.

Perlu diinformasikan bahwa pembukaan tanda bintang (blokir) dan revisiDIPA prosesnya menghabiskan waktu yang cukup panjang sehingga hal ini dapatmenghambat lancarnya pelaksanaan kegiatan pada Satker. Oleh karena itu kitasemua perlu mempersiapkan dengan sebaik-baiknya penyusunan anggaran untuk tahun2012 sehingga pemblokiran anggaran dan revisi kegiatan dapat diminimalisir.

Jika melihat alur diatas, maka prosespembukaan tanda bintang menghabiskan waktu yang cukup panjang (3-4 bulan) danakan menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, dengan peransemua pihak, maka kita berusaha agar pemblokiran anggaran tahun 2012 dapatditekan seminimal mungkin.

PENYUSUNANRKA-KL

Berikut ini beberapa hal yangharus diperhatikan dalam penyusunan RKA-KL tahun 2012 :

Kegiatan yang bersifat fisik mulai direncanakan sejak awal tahun terutama terkait dengan penyiapan data dukungnya;

JikaData dukung fisik (terutama bangunan (Gambar dan RAB)) sudah disiapkan sejakpenyusunan pagu indikatif/ pagu sementara maka pada penyusunan pagu definitif diusahakan agar tidak ada perubahan nilai antara usulanRKA-KL dan dokumen data dukung, hal ini untuk menghindari blokir anggaran dikarenakNperbedaan nilai pada usulan RKA-KL dan dokumen data dukung;

Untuksatker yang akan membeli tanah, makalokasi tanah yang akan dibeli sudah dipastikan sehingga kisaran harga daninformasi NJOP sudah diketahui sebagai pendukung pengajuan anggaran, disampingitu hal ini untuk menghindari pembelian tanah yang ternyata bermasalah/ dalam sengketa;

OUTPUT--> Dalam penyusunan suatu kegiatan agar memperhatikan penempatan Outputnya--> kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu Output didesainsedemikian rupa sehingga menggambarkan kegiatan-kegiatan tersebut dalam rangkamencapai/menghasilkan Output tersebut;

DalamOutput ada beberapa kelompok Output yang mirip (terkait dengan IKK padaDirektorat), misal ada Output jumlahpenyelesaian kasus baru dan Jumlah penyelesaiantunggakan kasus, banyak Satker yang hanya mengalokasikan anggaran padasalah satu Output ini. Oleh krena itu masing-masingoutput ini HARUS diisi/dialokasikan anggarannya karenahal ini terkait dengan target pencapaian IKK (Kalau dulu anggaran penyelesaiankasus umunya jadi satu). Begitu pula dengan Output yang terkait dengan Hotspot dan penurunan luas kebakaran, dan Output lainnya agar dialokasikananggarannya;

Tidakmenganggarkan TPPK untuk pegawai harian/honorer;

Tidak ada/hilangkan kegiatan yang berupa paket, semua harus diurai/dirinci sesuai dengan kebutuhannyadan dimasukan pada MAK yang sesuai (Pedomani Bagan Akun Standar);

Dilarang/Tidak menganggarkanPerjalanan Dinas Luar Negeri, karena otomatis akandiblokir DJA;

PedomaniStandar Biaya Umum yang dikeluarkan Kementerian Keuangan.

DATA DUKUNG

Untuk memudahkan proses penelaahan anggaran di Direktorat JenderalAnggaran, maka data dukungdibuat RANGKAP DUA (asli dan foto copy) masing-masing di rekap/dijadikan satudalam Odner. Padabagian depan dibuat DAFTAR isi dari Odner tersebut. Data dukung dibuat perOutput dengan urutan sebagai berikut :

SuratPernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), ditandatangani oleh Kuasa PenggunaAnggaran.
Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang menjelaskan secaradetil (maksud, tujuan, tata cara pelaksanaan, manfaat, strategipelaksanaan, dll) rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Informasi-informasitambahan terkait kegiatan yang direncanakan juga dapat ditambahkan, ditandatanganioleh Kepala Balai.
Lampiran data dukung, disesuaikan dengan jenis kegiatanyang akan dilaksanakan.
Kertaspembatas (misal dengan kertas warna) sebagai pemisah antara Output A dan OutputB.
SPTJMOutput berikutnya.
KAK.
Lampirandata dukung.
dst......

KELENGKAPANDATA DUKUNG

Pada umumnya kegiatan yang memerlukandata dukung yang agak rumit adalah kegiatan yang bersifat fisik. Yang perludiperhatikan adalah penempatan Output kegiatan fisik tersebut, harusditempatkan sesuai dengan Output yang sesuai. Misal untuk pengadaan BANGUNANmaka masuk ke OUTPUT BANGUNAN, PENGADAAN KENDARAAN RODA 4 masuk ke OUTPUTKENDARAAN RODA 4, PENGADAAN TANAH masuk ke OUTPUT TANAH, dst. Berikut adalahdaftar beberapa data dukung yang harus disiapkan dalam proses pengusulananggaran (terutama fisik) yang disesuaikan dengan jenis pengadaannya :

Bangunan

GambarTeknis bangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disahkan/ditandatanganioleh Dinas PU/Kimpraswil setempat;
Suratpernyataan tanah lokasi bangunan tidak bermasalah/dalam sengketa, ditandatanganiKepala Balai;
Suratpernyataan, jika lokasi tanah berada dalam kawasan, ditandatangani Kepala Balai;
Analisakebutuhan, ditandatangani oleh Kepala Balai.

Tanah

Asumsinya tanah yang akan dibeli lokasinya sudah dipastikan, sehinggadata dukung yang harus disertakan pada penelaahan adalah :

NilaiJual Objek Pajak (NJOP) tanah yang akan dibeli/Surat keterangan harga tanah perm² dari Kepala Desa/Camat;
SuratKeterangan bahwa tanah yang akan dibeli bebas dari sengketa/tidak bermasalah, ditandatanganioleh Kepala Balai.

Kendaraan Roda 4/2

Analisakebutuhan, ditandatangani Kepala Balai;
DaftarInventaris Barang (terutama terkait dengan kendaraan roda 4/2), ditandatanganiKepala Balai;
Surat-suratyang berkaitan dengan penghapusan barang dan lelang kendaraan dinas
Buktisetor hasil lelang kendaraan dinas/kwitansi bayar ke DJKN;
Gambar,Price list dan spesifikasi kendaraan roda 4/2.

Pengadaan lainnya (Elektronik, Komputer, peralatan kantor, dll)

§ Analisakebutuhan, ditandatangani Kepala Balai;

§ DaftarInventaris Barang, ditandatangani Kepala Balai;

§ Gambar,Price list dan spesifikasi barang yang akan diadakan.

Kegiatan-kegiatan baru agar disusunTOR, RAB dan SPTJM nya.

Semoga tulisan ini bermanfaat dalam rangka memperlancar proses penyusunananggaran tahun 2012. Informasi yang ada pada arahan ini masih banyakkekurangannya dan akan kami usahakan untuk dilengkapi secara bertahap. Informasiini disarikan dari Sub Bagian Program dan Anggaran Ditjen PHKA.

(Penulis merupakan operator RKAKL pada instansi Balai Besar TNGGP)

Sekilas Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

2011-10-17T23:22:00.000-07:00

TamanNasional adalah kawasan pelestarian alam yangmempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuktujuan penelitian, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi (UUNo. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya). Sebagaisalah satu bagian dari jaringan kawasan konservasi Indonesia, taman nasionalmempunyai fungsi paling lengkap, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan,pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa dan ekosistemnya serta pemanfaatansecara lestari sumberdaya alam hayati beserta ekosistemnya.

Kawasan Gunung Gede dan Pangrangosudah dikenal sebagai tempat penelitian botani sejak tahun 1800an hingga saatini. Kemudian, ditetapkan sebagai kawasan konservasi sumberdaya alam hayatijauh dengan status sebagai Taman Nasional oleh Menteri Pertanian melalui SuratKeputusan Menteri Pertanian No. 736/Mentan/X/1982 dengan luas 15.196 hektar,yang meliputi kawasan Cagar Alam Cimungkad 56 hektar, Cagar Alam Cibodas 1.040hektar, Gunung Gunung Gede dan Pangrango 14.000 hektar dan Taman Wisata AlamSitugunung 100 hektar.

Kondisi alam dengan udara segardan suhu sekitar 10ºC - 18ºC menyebabkan kawasan ini memberikan kesejukan bagidaerah sekitar, dan curah hujan yang tinggi rata-rata mencapai 400 mm per bulandan berperan penting sebagai daerah tangkapan air yang vital dengan hulu 4Daerah Aliran Sungai (DAS) besar yaitu Cimandiri, Citarum, Cisadane, danCiliwung, yang memberikan suplai air permukaan dan air tanah bagi ± 30 jutapenduduk Jakarta, Bogor, Tangerang, Sukabumi, Cianjur,dan sekitarnya. Dengan kondisi alam yang telah menyatu denganmasyarakat sekitar hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), menumbuhkan keunikan budaya masyarakat yang masihterpelihara dan terjaga komunitasnya, dan oleh karena itu, pada tahun 1977kawasan ini ditetapkan sebagai Cagar Biosfer oleh UNESCO.

Selanjutnya, kawasan ini kemudiandiperluas pada tahun 2003, dan mengalami penambahan luasan yang cukupsignifikan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor174/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Penunjukan dan Perubahan FungsiKawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Produksi Tetap, Hutan ProduksiTerbatas pada Kelompok Hutan Gunung Gede Pangrango seluas ± 21.975 (Dua PuluhSatu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Provinsi Jawa Baratmenjadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Luasan TNGGP yang semula 15.196ha ditunjuk menjadi kurang lebih 21.975 ha dengan penambahan luasan berasaldari kawasan Perum Perhutani yang sebelumnya berfungsi sebagai hutan produksitetap dan hutan produksi terbatas.

Dalam rangka efisiensipengelolaan, kawasan TNGGP, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.03/Menhut-II/2007 dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar TamanNasional Gunung Gede Pangrango setingkat eselon II/b yang bertanggungjawabkepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, KementerianKehutanan. Dalam upaya tata kelola danefisiensi pengendalian pelaksanaan, wilayah TNGGP dibagi kedalam 3 BidangWilayah Pengelolaan yaitu Bidang Pengelolaan TN Wilayah I Cianjur dengan SeksiPengelolaan TN Wilayah I Cibodas dan II Gedeh, Bidang Pengelolaan TN Wilayah IISukabumi dengan Seksi Pengelolaan TNWilayah III Selabintana dan IV Situgunung, dan Bidang Pengelolaan TN Wilayah III Bogordengan Seksi Pengelolaan TN Wilayah V Bodogol dan VI Tapos, serta dibagi kedalam 13 Resort Pengelolaan TN sebagai upaya efektivitaspengendalian kawasan.

Sebagai kawasan konservasi, TNGGPmempunyai peranan penting dalam pelestarian jenis satwa, tumbuhan dan ekosistemyang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, program-progam yang menunjang fungsi dan tujuankonservasi sangat diperlukan. Disisilain, pertumbuhan kondisi soisal ekonomi masyarakat diluar kawasan berkembangdengan sangat cepat, sehingga tantangan terhadap pelestarian kawasan tamannasional semakin berat. Gejala ini mulaiterlihat dengan banyaknya perubahan tata guna lahan dari pertanian menjadilahan-lahan industri, pemukiman dan lain-lain, yang secara tidak langsung akanberpengaruh terhadap perubahan ekosistem.

Sesuai Permenhut P.03/Menhut-II/2007,bahwa TNGGP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a) penataanzonasi, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaankawasan taman nasional;

b) pengelolaankawasan taman nasional;

c) penyidikan,perlindungan, dan pengamanan kawasan taman nasional;

d) pengendaliankebakaran hutan;

e) promosi,informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;

f) pengembangan bina cintaalam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;

g) kerja sama pengembangan konservasi sumberdayaalam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan;

h) pemberdayaanmasyarakat sekitar kawasan taman nasional;

i) pengembangan danpemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam;

j) pelaksanaan urusan tatausaha dan rumah tangga.

(Penulis merupakan salah satu PNS di Instansi Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango)